JAKARTA – Politisi Partai NasDem Hamdhani menyebut lobbying pemerintah dengan Parlemen Uni Eropa penting untuk diagendakan guna mengakhiri ancaman boikot produk sawit dan turunannya. Jika itu terjadi, ia meminta Kemenlu untuk melibatkan Komisi IV DPR.
Boikot produk sawit, menurutnya, adalah mimpi buruk yang akan berdampak pada matinya usaha petani kecil kelapa sawit. Untuk itu ia bersikukuh, agar Komisi IV dilibatkan untuk mengawal hasil pertemuan kedua belah pihak.
“Devisa kita nomor satu adalah sawit, karena migas dan batu bara turun. Oleh karenanya lobi internasional harus dilakukan dari Kemenlu agar melibatkan DPR dalam pertemuan dengan Parlemen Uni Eropa,” ujar Hamdhani saat RDP dengan Kementan, KemenLHK, Kemenko Perekonomian, Kemenlu, dan Dirut PT Perkebunan Nusantara III di Ruang Komisi IV, Selasa (18/4/2017).
Anggota DPR RI ini juga menambahkan bahwa Resolusi Uni Eropa terkait sawit dalam negeri, menurutnya berurutan dengan penolakan impor di Prancis. Pasar Eropa tengah melakukan resistensi terhadap produk-produk Indonesia. Meski demikian, pemerintah bisa mengalihkan pasar untuk kelapa sawit ke Eropa Timur.
Pada saat yang bersamaan, anggota Komisi IV lainnya Sulaiman L Hamzah menilai serangan beberapa LSM dalam dan luar negeri berpengaruh pada resolusi Uni Eropa. LSM terlalu gencar menyerang pemerintah, padahal perkembangan industri sawit juga positif. Hal ini ditandai dengan penertiban izin oleh Kementerian LHK.
“Langkah yang perlu diambil sekarang adalah kebun rakyat kawasan hutan diperbaiki legalitasnya agar bisa berguna untuk masyarakat itu sendiri. Sawit sudah menjadi komoditas andalan kita,” tutur Sulaiman.
Sulaiman mencium kondisi yang tidak normal dari resolusi Uni Eropa terhadap sawit Indonesia. Ia menuding bahwa Uni Eropa memainkan kebijakan untuk mematikan produk sawit dan digantinya dengan minyak dari biji bunga matahari.
“Ini agenda yang terstruktur dari Uni Eropa, soal bisnisnya saja. Ada persaingan usaha,” pungkasnya.
(ist/beritasampit.co.id)
